"Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan banyaknya bangunan infrastruktur di pelosok desa yang rusak, seharusnya hal itu menjadi perhatian anggota DPR," kata Rachmat saat dihubungi ANTARA di Jember, Selasa.
Menurut dia, aspirasi masyarakat yang menolak pembangunan gedung DPR seharusnya didengarkan oleh wakil rakyat karena mereka dipilih oleh rakyat secara langsung.
"Pembangunan gedung DPR baru untuk wakil rakyat itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja dan ditinjau dari sisi kemanfaatan tidak berpihak kepada rakyat," tutur dosen FISIP Unej itu.
Ia menegaskan, seharusnya pemerintah bisa bertindak tegas untuk menghentikan pembangunan gedung DPR tersebut karena pelaksanaan pembangunan itu akan dilakukan oleh sekretariat dewan.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa saja memberikan instruksi kepada Marzuki Alie untuk tidak melanjutkan pembangunan gedung DPR, namun hal itu belum dilakukan secara tegas oleh Presiden SBY," ucapnya.
Pembangunan gedung DPR itu, lanjut dia, bukan sebuah kebutuhan yang mendesak dan harus dilaksanakan tahun ini, sehingga wakil rakyat seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan individu dan kelompok politik.
"Kinerja anggota DPR juga belum optimal, namun wakil rakyat justru memiminta gedung yang mewah untuk bekerja. Hal itu sangat disayangkan oleh semua pihak, bahkan sebagian rakyat sudah tidak percaya lagi dengan anggota dewan," paparnya.
Rachmat menilai desain gedung DPR yang menyerupai huruf U terbalik seperti gedung parlemen di Chili menunjukkan bahwa anggota DPR tidak cinta dengan nasionalisme.
sumber : www.antarajatim.com
